Strategi

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut analisis S.W.O.T

Strategi (S-O):

1. Meningkatkan peran DPMPTSP dalam pengembangan potensi investasi di Kabupaten Bogor;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara pofesional berdasarkan SOP, grand design serta berpedoman kepada RTRW Kabupaten Bogor;
4. Operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu segera dilaksanakan;
5. Dukungan Pemerintah Pusat maupun komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong untuk segera melaksanakan perizinan terpadu satu pintu.

Strategi (W-O):

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi di Kabupaten Bogor;
2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPTSP sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada;
3. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan RTRW Kabupaten Bogor;
4. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan tetap memperhatikan kebijakan pusat;
5. Mengkaji regulasi perizinan dan penanaman modal yang tumpang tindih dengan memperhatikan peraturan diatasnya.

Strategi (S-T):

1. Meningkatkan profesionalisme aparat DPMPTSP guna menghadapi persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan investor di daerah dengan melibatkan seluruh aparat DPMPTSP;
4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal;
5. Dukungan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan perizinan diperkuat dengan pengkajian peraturan perundangan terkait.

Strategi (W-T):

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan penanaman modal;
2. Menyediakan data based potensi investasi daerah dalam rangka menunjang koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
3. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
4. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPTSP guna meningkatkan pemahaman investasi kepada instansi terkait mapun kepada masyarakat.