Berkaca dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bogor yang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan, Maka Pemerintahan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah reformasi terhadap sejumlah kebijakan. Reformasi kebijakan dimaksudkan merupakan langkah strategis dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Bogor membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Dinas ini diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan pula dapat menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Harapannya penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.hh